Antara Penetapan dan Pemilihan Langsung

keraton vs pemerintah Antara Penetapan dan Pemilihan Langsung

Image from mediaindonesia.com

Beberapa bulan terakhir ini Daerah Istimewa Yogyakarta sedang hangat-hangatnya dibicarakan. Mulai dari meletusnya gunung merapi yang mengakibatkan hilangnya harta benda, bahkan sampai merenggut ratusan nyawa termasuk sang juru kunci gunung merapi yakni Mbah Maridjan. Tak cukup sampai disitu, kini masyarakat Yogyakarta kembali bergejolak dengan munculnya polemik mengenai Draf RUU Keistimewaan Yogyakarta, yang salah satu poin yang menimbulkan polemik yakni mengenai penetapan atau pemilihan gubernur dan wakil gubernur Yogyakarta.

Draf RUU yang sementara digodok pemerintah yakni keistimewaan Yogyakarta menimbulkan polemik ditengah-tengah bangsa Indonesia terlebih khusus masyarakat Yogyakarta. Pro dan kontra bermunculan berguling bak bola liar yang tidak diketahui kapan dan dimana akan berhenti.

Saat ini kedua belah pihak yang paling terkait dengan polemik keistimewaan yakni kesultanan Yogyakarta dan Pemerintah pusat mulai menunjukan sikap tegas setelah sebelumnya terlihat malu-malu kucing dalam membahas keistimewaan Yogyakarta.

Saat nonton acara semalam yang dipandu oleh bang one (saya nonton mulai pukul 20.45 wit) Mendagri Gamawan Fauzi menyatakan sikap pemerintah bahwa pemerintah tetap berkomitmen pada sikap semula yakni pemilihan langsung gubernur dan wakil gubernur Yogyakarta.

Beberapa menit kemudian salah satu keluarga kerjaan (adik Sultan Sri Sultan Hamengkubuwono X) menyatakan bahwa pemerintah jangan melupakan sejarah hingga akhirnya Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat memutuskan bergabung dengan Indonesia yang baru merdeka. Secara tidak langsung  pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa pihak kerajaan tidak setuju dengan sikap pemerintah yang menginginkan pemilihan langsung kepada daerah Yogyakarta.

Beberapa jam sebelum acara tersebut, para legislator di Yogyakarta menggelar rapat istimewa yang menghasilkan keputusan bahwa  mereka mendukung penetapan Sri Sultan dan Pakualam sebagai gubernur dan wakil gubernur Yogyakarta tanpa perlu dilakukan pemilihan (kecuali Partai Demokrat yang mengeluarkan sikap yang mengambang).

RUU keistimewaan yogyakarta Antara Penetapan dan Pemilihan Langsung

Image from bisnis-jateng.com

Ketika para wakil rakyat melakukan rapat, ribuan warga masyarakat yang berada didepan Gedung DPRD mengeluarkan uneg-uneg mereka lewat orasi, puisi, poster, dll. Masyarakat berharap agar supaya Gubernur dan Wakil Gubernur Yogyakarta melalui penetapan bukannya pemilihan.

Kejadian ini kelihatan bertentangan dengan statement yang dikeluarkan pemerintah bahwa menurut survey yang dilakukan (ngga tahu lembaga mana yang melakukan survey) 70 % rakyat Yogyakarta menghendaki pemilihan langsung Gubernur dan Wakil Gubernur.

Bahkan Walikota Yogyakarta Herry Zudianto mengeluarkan statement mendukung penetapan Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Pakualam IX sebagai gubernur dan wakil gubernur DIY. Bahkan suara hati beliau dituangkan dalam sebuah puisi. Dalam aksinya beliau juga mengibarkan bendera setengah tiang dihalaman rumahnya.

Perilaku yang ditunjukkan oleh beliau selaku kepala pemerintahan di Kota Yogyakarta bertentangan dengan sikap pemerintah pusat. Padahal sebagai Walikota beliau harus tunduk pada keputusan pemerintah. Namun inilah suara hati dari seorang rakyat Yogyakarta yang masih memegang teguh adat istiadat.

Hasil akhir draf rancangan undang-undang yang sementara disusun diharapkan tidak menimbulkan gejolak bagi masyarakat Yogyakarta. Mereka yang duduk di kursi empuk yang membawa suara rakyat diharapkan dapat memperjuangkan aspirasi rakyat, bukan hanya bersandiwara didepan rakyat dengan mengatakan akan mengawal aspirasi masyarakat tapi pada akhirnya keputusan partai yang berbicara.

Referendum yang dikumandangkan oleh rakyat Yogyakarta harus menjadi perhatian serius pemerintah baik eksekutif maupun legislatif. Jangan sampai negeri ini menangis lagi karena kehilangan salah satu bagian dari NKRI seperti yang terjadi beberapa tahun yang silam ketika kita meratapi kehilangan Timor timur.

Cukuplah Timor timur, jangan sampai Yogyakarta kembali seperti semula menjadi Kerjaan Ngayogyakarta Hadiningrat, sehingga untuk melihat keraton Yogyakarta, gunung merapi, bahkan untuk menikmati suasana malioboro, kita harus mempunyai paspor karena  Jogja telah memisahkan diri dari NKRI hanya karena soal penetapan gubernur dan wakil gubernur.

Bagaimana dengan anda bro? Anda setuju dengan suara masyarakat Jogja yang mulai turun kelapangan karena menginginkan penetapan Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Pakualam IX atau mendukung keputusan pemerintah saat ini yakni pemilihan langsung gubernur dan wakil gubernur Yogyakarta yang mengacu kepada survey yang telah dilaksanakan?

Advertisement

24 Responses to “Antara Penetapan dan Pemilihan Langsung”

  1. 14/12/2010 at 10:02 #

    keputusan apapun yang nantinya akan terjadi dan diambil, semoga itu tak lain adalah kehendak daripada masyarakat pada umumnya.

  2. 14/12/2010 at 12:59 #

    kalo kopi darat ke rumahku besok jangan lupa paspor nya ya bro, hehe
    semoga tidak ada anarkhi sajalah…
    Ijin like bro

    • 14/12/2010 at 19:04 #

      Untuk saat ini belum diperlukan bro, dan semoga ngga untuk selamanya

  3. 14/12/2010 at 13:15 #

    Ya siap-siap aja bro kalo mau kopdar ketemu aku siapkan dulu paspor nya hehe
    Yang penting ga ada anarki saja lah….
    ijin like bro

  4. 14/12/2010 at 13:15 #

    waduh komengnya dobel

  5. Denuzz BURUNG HANTU
    14/12/2010 at 20:43 #

    Miris…
    Petinggi negeri kurang kerjaan nih, mengusik apa yang selama ini berjalan dengan baik, mencoba mengubah sistem yang selama ini tertata rapi, menyulut emosi rakyat yang selama ini hidup tentram…
    Betul, jangan sampai kebijakan tanpa ‘otak’ ini memicu gerakan separatis…

    satu pertanyaan. Siapa dalang dibalik ini semua?

    Salam BURUNG HANTU… Cuit… Cuit… Cuit…

    • 15/12/2010 at 10:31 #

      Pertanyaan yang bagus bro. Siapa dalang dari semua kejadian ini? :bingung

  6. aldy~PF
    15/12/2010 at 01:11 #

    Saya tidak habis mengerti, mengapa pemerintah suka bikir geger. Andai saja Yogya selama ini selalu membuat susah pemerintah pusat, keputusan pemerintah pusat benar. tetapi selama ini di Yogya anteng-anteng saja, justru pemerintah pusat menciptakan keresahan dan keonaran. Aneh!.

  7. TuSuda
    15/12/2010 at 07:08 #

    semuanya harus diserahkan kepada mekanisme sistem demokrasi yang berlaku, hal inilah yang sering terkabarkan dalam siaran berita televisi yang sempat ditonton…

    • 15/12/2010 at 10:33 #

      Demokrasi yang bagaimana dulu bro, apakah demokrasi yang dipaksakan? Rakyat Jogja kan sudah jelas tidak menginginkan pemilihan, jadi jangan karena berlandaskan demokrasi maka sesuatu hal yang tidak disukai akan dipaksakan. Saya rasa demokrasi yang sudah ditunjukkan oleh masyarakat Jogja sudah sangat baik

  8. 15/12/2010 at 20:46 #

    Indonesia makin aneh, yg jelas didepan mata ga diurusin yang lagi tentram malah diaduk2.
    Kalau emang buat kebaikan 100% si sy ragu apalagi bawa2 nama demokrasi (yg ada kan demokrasi kalau ada duit).

    Kenapa ga yg masih berantakan dibenerin dulu ya, contoh pilkada yg masih sering rusuh sampe sekarang masih ada, calon yg kalah masih sering gugat ke MK, nah kenapa jogja malah mau dibawa2 ke model gitu.

    Ada apa gerangan di balik ini semua ?

    • 15/12/2010 at 22:09 #

      soal pilkada udah biasa bro kalau main gugat ke MK, yang kalah pasti gugat ke MK.. Padahal sama sama main curang waktu Pilkada :cd:
      Kalau ngga digugat berarti para hakim akan kekurangan kerjaan, padahal udah dikasih gaji yang tidak sedikit oleh negara :ngakak

  9. anak betawi
    15/12/2010 at 21:14 #

    Pertahankan daerah istimewa,, memang tidak menghormati sejarah SBY dan juga bapak proklamator. Tapi kalau itu jalan yang terbaik untuk bangsa mengapa tidak.

    • 15/12/2010 at 22:10 #

      Jalan terbaik bagaimana maksudnya bro?

  10. 15/12/2010 at 21:56 #

    halo mas aser 🙂

    Aku sebagai warga Jogja pengennya punya keistimewaan mas. Harusnya presiden juga mempertimbangkan aspirasi rakyat. Kalau di DIY harus di tetapkan dengan pemilihan umum, mending pisah aja hahaha ( peace out 🙂 )

  11. 15/12/2010 at 21:56 #

    dp inti apapun yang terjadi,,yang penting aman-aman jo nda ada itu kacau…:D
    apa kabar bos..???

    • 15/12/2010 at 22:13 #

      Kabar skarang ada bae-bae bro, apalagi tu popoji… :ngakak

  12. Erdien
    16/12/2010 at 02:43 #

    Pemerintah pusat memang sudah seharusnya memerhatikan aspirasi rakyat dan pemerintah daerahnya.
    Pemerintah daerah dan semua rakyatnya, hal yang wajar jika menghormati kebijakan pemerintah pusat.
    Keputusan akhir yang terbaik adalah keputusan yang diambil berdasarkan kesepakatan dua belah pihak tanpa ada yang “sangat dirugikan” dalam hal ini. (kalo ruginya dikit nggak apa-apa kali ya hehe…)

    Hal terpenting, semoga NKRO tetap kokoh dan mampu menciptakan sesuatu yang lebih berharga daripada hanya memperbincangkan hal-hal yang tidak prinsip 🙂

    • 16/12/2010 at 09:24 #

      NKRO? Negara baru ya bro?
      Saya suka kalimat yang terakhir, “mampu menciptakan sesuatu yang lebih berharga daripada hanya memperbincangkan hal-hal yang tidak prinsip”

      • Erdien
        16/12/2010 at 13:24 #

        Hehe… salah ketik, NKRI maksudku :malu2

  13. The Gombal's
    16/12/2010 at 15:47 #

    tetep ngandelin permutasi sel sperma sultan dan sel telur hemas. hemm, g apa2. yg paling sy g suka ya si sby ini, termasuk si ruhut yg bilang “PKI”….haduh2, negoro iki kok isine wong2 ra nggenah to…

  14. ajundi14
    19/12/2010 at 12:17 #

    ini namanya mengganggu yang yang sudah tenang. bukti nyata pemerintah yang ga punya kerjaan. padahal kan banyak yang belum ter urus. :siul

  15. Kaget
    09/01/2011 at 16:48 #

    Kalau saya ditanya mendukung pemerintah atau tidak, terkadang susah jawabnya. Ada sebagian kegiatan pemerintah yang bisa diterima, tapi banyak juga yang tidak sesuai hasrat kita. Jadi……. bergantung masing2 lha….

Leave a Comment

1+1